Sorotberitanasional.id.|New York, Amerika Serikat – Gelombang dukungan internasional terus bergulir! Pemerintah Jamaika secara resmi menyatakan bahwa otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko dapat menjadi salah satu solusi paling layak bagi persoalan Sahara yang telah berlarut puluhan tahun. Posisi bersejarah ini dituangkan dalam komunike bersama yang ditandatangani langsung oleh Menteri Luar Negeri Jamaika, Kamina Johnson Smith, dan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, Rabu 23 September 2026.
Berlandaskan Resolusi PBB
Dalam dokumen bersama tersebut, Jamaika menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797, yang menegaskan dukungan penuh kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk memfasilitasi perundingan dengan menjadikan Rencana Otonomi Maroko sebagai dasar. Langkah ini semakin memperkuat momentum diplomatik yang dibangun Kerajaan Maroko di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI. Kedua negara juga sepakat memperkuat konsultasi politik dan koordinasi atas isu-isu kepentingan bersama.
“Kepentingan Rakyat Harus di Atas Segalanya”
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut hangat langkah berani Jamaika tersebut.
“Saya apresiasi langkah strategis dan konstruktif Jamaika. Ketika konflik berlarut-larut, masyarakat internasional harus berani melihat solusi yang realistis, damai, dan memberi kepastian masa depan. Kepentingan rakyat harus selalu di atas kepentingan politik,” ujarnya dari Jakarta, Kamis 24 September 2026.
Wilson menegaskan bahwa perdamaian sejati bukan sekadar tidak ada tembakan tetapi anak-anak bisa bersekolah, orang tua bisa bekerja, dan masyarakat bisa membangun masa depan dengan tenang.
Seruan untuk Negara-Negara Lain: Jangan Terjebak Kebuntuan!
“Dunia butuh penyelesaian, bukan pembiaran konflik. Jika setelah dikaji secara objektif otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah jalan terbaik bagi rakyat Sahara, mari berani melangkah bersama. Jangan biarkan rakyat terus hidup dalam ketidakpastian.”
Penandatanganan komunike ini bukan sekadar pergantian posisi diplomatik ini adalah bukti bahwa semakin banyak negara mulai memilih solusi nyata daripada sekadar debat tanpa akhir. Diplomasi sejati bukan tentang siapa yang menang argumen, tetapi bagaimana rakyat Sahara akhirnya bisa menikmati kehidupan yang damai, sejahtera, dan bermartabat.
Tim/Redaksi
Dipublikasikan: 24 September 2026
